Ancaman Geopolitik Global dan Kenaikan Harga Minyak: FSBTN Peringatkan Potensi Inflasi dan Penyelewengan Subsidi BBM

Jakarta Utara – Eskalasi konflik geopolitik global yang memicu lonjakan harga minyak dunia mulai memunculkan kekhawatiran serius di kalangan kelas pekerja dalam negeri. Ancaman pembengkakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diproyeksikan akan memberikan efek domino terhadap lonjakan inflasi dan melemahnya daya beli masyarakat bawah.

Ketua Federasi Serikat Buruh Transportasi Nasional (FSBTN), Fernando, menegaskan bahwa dampak dari perang dan krisis energi global ini sudah pasti akan memukul daya beli kaum buruh. Menurutnya, hal ini merupakan konsekuensi logis dari teori suplai dan permintaan.

"Bila Selat Hormuz itu tetap terblokade, praktis alur distribusi minyak terganggu. Kalau alur distribusi terganggu, itu akan menaikkan harga minyak," jelas Fernando. Ia menambahkan bahwa ketika harga minyak dunia melambung, harga barang-barang kebutuhan pokok akan ikut meroket, yang pada akhirnya dapat memicu inflasi atau bahkan stagflasi, terlebih menjelang momentum bulan puasa.

Soroti Ketidakadilan Subsidi BBM Logistik

Selain dampak inflasi makro, FSBTN juga menyoroti masalah struktural di lapangan terkait dugaan penyelewengan subsidi energi oleh pihak korporasi. Fernando secara terbuka mengkritik praktik penyalahgunaan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang ditujukan bagi angkutan logistik.

Ia mengungkapkan bahwa banyak pengusaha yang memanfaatkan barcode milik pengemudi untuk memperoleh BBM bersubsidi. Ironisnya, para pengemudi yang barcode-nya digunakan tersebut justru tidak menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari pemerintah.

"Praktiknya apa? Kebanyakan pengusaha itu tidak menggunakan barcode perusahaan, justru menggunakan barcode pengemudi. Akhirnya apa? Pengemudi tidak dapat BSU," tegasnya. Oleh karena alasan tersebut, FSBTN menyatakan sikap tidak mendukung pemberian subsidi BBM untuk angkutan logistik karena dinilai hanya menguntungkan pengusaha dan mendiskriminasi para supir.

Antisipasi Krisis dan Wacana "Penyelamatan Negara"

Menghadapi ketidakpastian ekonomi ke depan, FSBTN mengimbau seluruh elemen buruh untuk segera melakukan penyesuaian ekonomi di tingkat rumah tangga. Fernando berpesan agar kawan-kawan pekerja mulai "mengencangkan ikat pinggang", menghindari gaya hidup mewah atau hedonis, serta memangkas pengeluaran yang tidak esensial.

Lebih jauh, terkait agenda pergerakan serikat, FSBTN tengah mengamati secara saksama pengelolaan kebijakan oleh pemerintah. Fernando memperingatkan bahwa jika utang Republik Indonesia terus bertambah dan penyalahgunaan kekuasaan makin tinggi, pihaknya tidak akan segan turun ke jalan.

"Terakhir kita aksi, kita mungkin akan aksi menyelamatkan negara ini," ungkap Fernando. Ia memberikan peringatan keras bahwa salah urus dalam tata kelola bernegara (bad governance) berpotensi memicu perpecahan wilayah, merujuk pada dinamika yang mulai muncul di berbagai daerah seperti Maluku, Aceh, Bali, dan Kalimantan.

Situasi ini menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera memformulasikan kebijakan jaring pengaman sosial yang tepat sasaran, agar beban dari krisis rantai pasok global tidak serta-merta ditimpakan kepada kelas pekerja.