Dari Isu THR Hingga Geopolitik Global: KSPI Geser Titik Aksi ke Kemenaker, FSPMI Kawal UMSK Jawa Barat

Jakarta – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Partai Buruh secara resmi mengumumkan pembaruan arah taktik pergerakan mereka menjelang momentum Ramadhan. Dalam konferensi pers daring yang digelar Selasa (3/3), pimpinan elit buruh tidak hanya menyoroti permasalahan domestik seperti Tunjangan Hari Raya (THR), tetapi juga merespons ancaman krisis ekonomi akibat eskalasi geopolitik di Timur Tengah.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengonfirmasi adanya perubahan strategi lapangan untuk aksi unjuk rasa yang dijadwalkan pada 4 Maret 2026. Semula, aksi tersebut ditargetkan di depan Gedung DPR RI. Namun, mengingat parlemen tengah memasuki masa reses, konsentrasi massa dialihkan secara penuh ke Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker RI).

"Aksi pada 4 Maret akan difokuskan ke Kemenaker dengan estimasi sekitar 500 hingga 1.000 buruh yang dimobilisasi dari kawasan Jabodetabek, Karawang, dan Purwakarta," tegas pihak KSPI dalam keterangannya. Langkah ini dinilai sebagai manuver taktis agar tuntutan buruh langsung menyasar pihak eksekutif selaku eksekutor regulasi.

Tuntutan THR dan Penolakan Impor Mobil India

Isu kesejahteraan buruh menjelang Lebaran menjadi agenda utama aksi di Kemenaker. KSPI kembali mendesak pemerintah agar THR tidak dipotong Pajak Penghasilan (PPh). Praktik nakal sejumlah perusahaan yang memutus kontrak pekerja secara sepihak menjelang tenggat waktu pembayaran THR juga menjadi sorotan tajam. Selain itu, serikat buruh menagih ketegasan pemerintah terkait realisasi THR penuh bagi pekerja sektor ojek daring (Ojol).

Di sektor manufaktur, KSPI secara lantang menolak kebijakan pemerintah yang berencana mengimpor 105.000 unit mobil pickup dari India. Kebijakan ini dinilai sebagai ancaman serius bagi ketahanan industri otomotif domestik. Said Iqbal membantah klaim bahwa kebijakan tersebut akan meningkatkan produksi di Indonesia, mengingat proses produksi utamanya diproyeksikan berada di India atau Thailand. Imbasnya, ribuan pekerja kontrak di pabrikan besar seperti Hino, Suzuki, Isuzu, dan Toyota berpotensi menghadapi ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Imbas Geopolitik Timur Tengah Terhadap Bayang-Bayang PHK

Menariknya, pergerakan buruh kali ini memperluas narasi mereka hingga ke ranah internasional. KSPI menyoroti eskalasi konflik terbuka di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat.

Situasi geopolitik ini dinilai bukan sekadar isu politik luar negeri, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas ketenagakerjaan di Indonesia. Perang berpotensi memicu lonjakan harga minyak dunia yang akan melambungkan biaya operasional dan logistik industri. Ujung dari efek domino ini adalah langkah efisiensi perusahaan yang berujung pada gelombang PHK massal.

Sebagai bentuk intervensi, KSPI merencanakan pengiriman surat resmi kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) untuk mendesak penghentian agresi bersenjata tersebut demi menyelamatkan stabilitas ekonomi kelas pekerja global.

Front Jawa Barat: FSPMI Fokus Kawal Sidang UMSK

Di sisi lain, pergerakan di tingkat regional juga terus dipanaskan. Presiden FSPMI, Suparno, menyatakan bahwa pihaknya saat ini tengah memfokuskan kekuatan di wilayah Jawa Barat untuk mengawal jalannya sidang gugatan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.

Setelah sidang pemeriksaan kelengkapan berkas usai, agenda akan dilanjutkan minggu depan melalui sistem e-court. Guna memperkuat argumentasi hukum, FSPMI bersiap menghadirkan saksi ahli, salah satunya adalah Guru Besar dari Universitas Gadjah Mada (UGM).

Suparno menginstruksikan kepada seluruh jaringannya bahwa setiap tahapan persidangan di PTUN Bandung wajib diiringi dengan aksi unjuk rasa besar-besaran. Hal ini mengindikasikan bahwa FSPMI akan memainkan strategi "tekanan massa" secara konsisten guna mengawal putusan hukum yang berpihak pada kesejahteraan buruh Jawa Barat.

Dengan eskalasi narasi yang membentang dari ruang sidang PTUN, gedung kementerian, hingga geopolitik global, pergerakan serikat buruh di awal tahun 2026 ini menunjukkan transformasi strategi yang patut dicermati oleh para pemangku kebijakan.